presiden susilo bambang yudoyono mengeluarkan 9 instruksi sebagai tindak lanjut raker kepresidenan,instruksi itu akan di monitoring dan di evalusi 3 bulan sekali dari sekarang oleh unit kerja kepresidenan untuk pengawasan dan pengendalian (UKP4
kesembilan instruksi itu adalah:
1. mendagri dan menteri keuangan untuk melakukan sinergi dengan unsur pimpinan daerah
2. mendagri dan menteri keuangan untuk merumuskan tunjangan dan insentif bagi pejabat daerah
3. mendagri dan menteri keuangan terkait untuk menentukan proiritas pembangunan infrastruktur di daerah
4. mendagri dan menteri keuangan merumuskan jumlah yang tepat pegawai di daerah
5. dana dekonsentrasi dim kelola oleh menteri dengan koordinasi dengan gubernur
6. jajaran pemerintah pusat untuk memperhatikan aspirasi dan rekomendasi gubernur terkait pembangunan infrastruktur
7. gubernur se-indonesia harus memahami mikro ekonomi sehingga paham prioritas APBN
8. gubernur untuk memahami aturan penggunaan anggaran sehingga tidak melanggar hukum
9. kepada UKP4 untuk memonitor dan mengevaluasi instruksi ini tiga bulan dari sekarang
1 komentar:
instruksi sangat baik untuk kemajuan bangsa ini apalagi di prioritaskan pembangunan infrastruktur terutama jalan,karena jalan merupakan urat nadi perekonomian untuk menunjang satu daerah ke daerah yang yang yang sulit di jangkau,dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan akan membiat masyarakat terpencil dapat menjual hasil perkebunannya ke kota.dan sebaliknya.
seperti di kota-kota besar di indonesia dan atau pulau-pulau besar di indonesia seperti sumatera,jawa,sulawesi jalan yang menghubungkan trans jawa-sumatera sudah bisa di nikamti.tetapi di kaliamantan jalan trans sampai sekarang belum memadai dan maksimal,sehingga masyarakat yang ada di kalimantan jikan akan ke propinsi yang ada di kalimantan harus ke jakarta/surabaya terlebih dahulu.
instruksi ini haruslah di monitoring secara terbuka,dan berkesinambungan.harus di jalankan sesuai dengan yang di perintahkan setiap 3 bulan sekali.agar,penegeluaran atau perencanaan bangunannya sudah berapa persen,terutama pemeriksaan terhadap keuangan.jangan sampai terjadinya korupsi dari program ini.
untuk pemberian insentif dan tunjangan bagi pejabat daerah alangkah baiknya di pertimbangkan lagi,lebih baik uang tersebut di gunakan untuk menanggulangi kemiskinan atau membuat suatu lembaga pendidikan di luar sekolah untuk meningkatkan kecerdasan hidup masyarakat serta meningkatkan SDM untuk kemudian hari.
Posting Komentar